JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyambut positif pembentukan tim kecil yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk rencana pemindahan Ibu Kota. Namun pemindahan itu perlu menunggu waktu, mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.
"Sekarang lagi krisis, itu mahal biayanya. Kalau dipaksakan jadi pemborosan," ujar Sani -sapaan akrab Triwisaksana, saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (10/9/2013)
Alasan Sani sepakat dengan SBY karena Ibu Kota memang harus dikonsentrasikan sebagai pusat administrasi negara, sama seperti di Malaysia. "Kayak di Malaysia. Kuala Lumpur buat bisnis saja. Pusat administrasi pemerintah beda lagi," kata dia.
Lebih lanjut Sani mengungkapkan jika Jakarta masih ditetapkan menjadi ibu kota negara seperti salah satu opsi yang dikeluarkan SBY maka perlu dilakukan penataan ulang.
"Perbaiki infrastruktur, tambah transportasi. Amankan Jakarta dengan bendungan raksasa di Pantai Utara. Antisipasi dari riset yang menyatakan 2050 Jakarta tenggelam," terangnya.
Dengan adanya penataan ulang itu, menurut tokoh Betawi ini, negara bisa menghemat anggaran dan tidak perlu memindah Ibu Kota.
"Buat pindah total sekira Rp200 triliun. Kalo opsi Jakarta tetap menjadi ibu kota, ada setengahnya saja anggaran itu, Jakarta bisa jadi luar biasa," tuturnya.
Namun bila memang tetap ingin dipindah, menurut Sani, akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan kondisi ekonomi, political will, dan lainnya.
"Paling cepat 2027. Ini harus dikaji ulang. Kalau gagasan Bung Karno dulu, ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Tapi harus dikaji. Kalau bisa jangan terlalu jauh," tandasnya. Okezone
